pengangguran

MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

PENGANGGURAN

Pengangguran dan inflasi merupakan dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. 

Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan penganggur. Masalah pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Masalah Pengangguran

Dalam membedakan jenis – jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu :

i.                    Berdasarkan kepada sumber / penyebab yang menyebabkan pengangguran tersebut.

ii.                  Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud.

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya :

1.      Pengangguran normal atau friksional.

2.      Pengangguran siklikal

3.      Pengangguran struktural

4.      Pengangguran teknologi

Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti:

1. Akibat permintaan berkurang
2. Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi
3. Akibat kebijakan pemerintah

Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya :

1.      Pengangguran terbuka

2.      Pengangguran tersembunyi\

3.      Pengangguran bermusim

4.      Setengah menganggur

Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan ternaga kerja.

Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah keadaan pengangguran yang tidak secara nyata dapat dilihat dan berlaku pada kegiatan yang jumlah pekerjaan melebihi dari yang diperlukan.

Pengangguran bermusim

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak berlaku sepanjang waktu tetapi hanya terjadi ketika kegiatan ekonomi yang dijalankan sedang dalam keadaan tidak sibuk atau sedang tidak menjalankan sembarang kegiatan. Pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.

Setengah mengganggur

Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENGGANGURAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut:

1.        Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja

2.        Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang

3.        Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang

4.        Meningkatnya peranan dan aspirasi  Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia

5.        Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang

      

Akibat pengangguran

Bagi perekonomian negara

1. Penurunan pendapatan perkapita
2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak
3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah

Bagi masyarakat

1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.
2. Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.
3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik

Kebijakan-Kebijakan Pengangguran

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut.

Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

• Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
• Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.
• Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan
• Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.

• Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
• Deregulasi  dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
• Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.
• Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya.
• Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut.

• Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, dan
• Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

Cara Mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.

• Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan
• Meningkatkan daya beli masyarakat.

BEBERAPA TUJUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tujuan yang bersifat ekonomi

Tujuan untuk mengatasi masalah pengangguran didasarkan kepada pertimbangan – pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama yaitu :

Ø  Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru

Ø  Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat

Ø  Untuk memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan

Tujuan yang bersifat politik

Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha – usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Tujuan kebijakan pemerintah tersebut antara lain :

Ø  Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga

Ø  Menghindari masalah kejahatan

Ø  Mewujudkan kestabilan politik

inflasi

MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

INFLASI

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator

JENIS – JENIS INFLASI

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga – harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk berikut :

1.      Inflasi tarikan permintaan

2.      Inflasi desakan biaya

3.      Inflasi diimpor

Inflasi tarikan permintaan

Inflasi tarikan permintaan adalah kenaikan harga – harga yang disebabkan oleh pertambahan pengeluaran yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan memproduksi yang tersedia. Inflasi ini juga disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan eko-nomi berjalan dengan pesat (full employment and full capacity). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus.

Inflasi desakan biaya

Inflasi desakan biaya adalah kenaikan harga – harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah.

Inflasi diimpor

Inflasi diimpor adalah kenaikan harga – harga yang disebabkan oleh kenaikan harga – harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri.

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Berdasarkan kelajuan nya inflasi dibedakan menjadi :

1.    Inflasi merayap

2.    Inflasi moderat

3.    Inflasi hiperinflasi

Inflasi merayap

Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga – harga yang prosesnya berjalan lambat. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga – harga tingkatnya tidak melebihi dua atau tiga persen setahun.

Infasi moderat

Inflasi moderat adalah proses kenaikan harga – harga yang prosesnya berjalan lebih cepat dari inflasi merayap.

Hiperinflasi

Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga – harga barang yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam waktu yang singkat.

Inflasi dan kemakmuran masyarakat

i.                    Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang – orang yang berpendapatan tetap.

ii.                  Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

iii.                Inflasi memperburuk kekayaan.

Untuk mengatasi inflasi : tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga (konsumsi). Seterusnya Kementrian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.

1.        Kebijakan fiskal               : menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.

2.        Kebijakan moneter           : mengurangi, menaikkan suku bunga, dan membatasi kredit.

3.        Dasar segi penawaran  : melakukan langkah – langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak diimpor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakan pertambahan produksi, dan menggalakan perkembangan teknologi.

struktur produksi

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

PERMASALAHAN POKOK

Ketimpangan besar dalam distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar karena jika dua masalah ini berlarut – larut atau dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius. Suatu pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan orde baru pada pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi pada awalnya terpusatkan hanyan di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, hanya di sector – sector tertentu saja, pada akhirnya menghasilkan apa yang di sebut dengan trickle down effects. Di dasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, pada awal periode orde baru hingga  akhir decade 1970an strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan Soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di Pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas yang dibutuhkan seperti pelabuhan, jalan raya, kereta api, telekomunikasi, kompleks industri, gedung – gedung pemerintahan / administrasi negara, kantor – kantor perbankan, dan infrastruktur pendukung lainnya, lebih tersedia di Jawa (khususnya Jakarta dan sekitarnya) dibandingkan dengan provinsi – provinsi lain nya di Indonesia. Namun menjelang akhir decade 1970an, ternyata kualitas pembangunan yang dihasilkan dengan strategi tersebut sangat buruk. Oleh karena itu, tepatnya sejak pelita III pemerintah mengganti strategi pembangunan yakni tidak lagi terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari pembangunan.

HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak negara berkembang terutama negara – negara yang proses pembangunan ekonomi nya sangat pesat dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan – akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan : semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan perkapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Semakin membesarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara – negara tersebut disebabkan oleh pergeseran – pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan – kebijakan public. 

Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya saham pendapatan dari istri di dalam total pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting.

Literature mengenai evolusi atau perubahan kesenjangan pendapatan pada awalnya di dominasi oleh apa yang disebut dengan hipotesis Kuznets. Dengan memakai data lintas negara dan data deret waktu dari sejumlah servei / observasi di setiap negara, Simon Kuznets menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dengan tingkat pendapatan perkapita yang berbentuk U terbalik. Hasil ini di interpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi perdesaan ke suatu ekonomi perkotaan, atau dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri – industri. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industralisasi, tetapi setelah tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni pada saat sector industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja yang datang dari pedesaan atau pada saat pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa   pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

• Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
• Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
• Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

APBN

APBN

(ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Peran dan Penyusunan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyatt. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang - Undang.

Jika setiap perusahaan menyusun anggaran pengeluaran dan pendapatan nya setiap tahun, maka pemerintah juga berbuat yang sama yang dapat dilihat didalam anggaran pendapatan dan belanja atau APBN, yang di buat setiap tahun. Selama orde baru hingga krisis ekonomi 1997 / 1998, APBN disusun dan diumumkan setiap April. Jadi pada masa itu, tahun fiskal dimulai setiap bulan April. Setelah krisis ekonomi 1997 / 1998, tahun fiskal mulai Januari. Berarti dalam beberapa bulan menjelang akhir tahun, semua departemen pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen sibuk menyiapkan anggaran pengeluaran nya, tidak saja yang bersifat rutin seperti gaji, subsidi, dan tunjangan pegawai negeri, hingga biaya rutin lain nya tetapi juga pengeluaran untuk membiayai proyek – proyek, misalnya proyek pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan waduk dari Departemen Pekerjaan Umum, proyek pembangunan kompleks – kompleks atau sentra – sentra industri dari Departemen Perindustrian, dll. Anggaran dari setiap Departemen dan lembaga non Departemen diserahkan ke Departemen keuangan untuk penetapan jumlah anggaran APBN, yang selanjutnya akan diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dari lembaga tersebut. Karena penyusunan APBN tahun ini adalah untuk tahun depan, maka umum disebut rancangan APBN atau RAPBN. Jadi pada tahun 2011 dibuat RAPBN 2012, dan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2012 menjadi APBN 2012.

            Pemerintah mempunyai suatu peran yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia. Bahkan dalam sejarah Indonesia sejak orde baru hingga sekarang, sering kali pemerintah berperan sebagai motor utama, dan bisa dikatakan sebagai satu – satu nya penggerak perekonomian nasional. Salah satu jalur mana pemerintah bisa memengaruhi atau memainkan peran ekonomi nya adalah melalui kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan dengan menaikkan atau mengurangi pengeluaran nya, yang di dalam model ekonomi makro Keynesian ditandai dengan variabel G menaikkan atau menurunkan pajak ditandai dengan variabel T dan ini semua tercerminkan oleh besar kecilnya nilai APBN.

            Oleh karena itu, dalam menyusun APBN saat ini untuk tahun depan, yang berarti untuk memengaruhi perekonomian nasional tahun ddepan, pemerintah harus terlebih dahulu membuat perkiraan – perkiraan mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan global tahun depan. Penyusunan RAPBN atau penetapan besarnya pengeluaran dan pendapatan untuk tahun depan didasarkan pada asumsi – asumsi mengenai nilai dari sejumlah variabel ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terutama terhadap dolar AS, pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ingin dicapai dan harga minyak di pasar Internasional. Variabel terakhir ini penting karena ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada minyak, jika pada era orde baru lebih pada sisi ekspornya, sekarang ini lebih pada sisi impornya. Dalam kata lain, karena sekarang Indonesia lebih banyak impor daripada ekspor minyak, maka kenaikan harga minyak di pasar Internasional akan berdampak negatif terhadap ekonomi nasional, bukan seperti pada era Soeharto.  

            Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa besar kecilnya defisit APBN mencerminkan sifat dari kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yang merupakan pengelolaan terhadap pengeluaran dan penerimaan negara guna mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, stabilitas harga dan stabilitas posisi eksternal. Jadi, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif, ini tercerminkan dalam peningkatan defisit APBN. Sebaliknya kebijakan fiskal kontraktif tercerminkan dalam penurunan defisit APBN.

KOMPONEN -  KOMPONEN UTAMA APBN

APBN mempunyai dua komponen besar yaitu anggaran pengeluaran dan anggaran pendapatan. Selanjutnya, kedua komponen tersebut masing – masing mempunyai banyak subkomponen. Anggaran pendapatan terdiri atas berbagai macam  pajak, royalty, keuntungan BUMN, dan berbagai pendapatan nonpajak lain nya. Namun demikian, yang paling dominan dan sekaligus paling krusial sebagai instrumen fiskal dari sisi penerimaan adalah pajak.

Sedangkan anggaran pengeluaran terdiri atas dua subkomponen besar, yakni pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Yang terakhir ini mulai berlaku sejak penerapan otonomi daerh dan desentralisasi fiskal, yang dapat dibagi lagi menjadi dua komponen, yakni dana perimbangan dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan anggaran pengeluaran pemerintah pusat meliputi gaji pegawai negeri, pengeluaran material, investasi, pembayaran bunga pinjaman, subsidi, dll.

Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.

Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sumber penerimaan APBN

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

       Penerimaan pajak yang meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh),
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) &Cukai, dan
5. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)

       Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :

1.      Penerimaan dari sumber daya alam,

2.      Setoran laba BUMN,

3.      Penerimaan bukan pajak lainnya,