tugas teori ekonomi

Dimensi Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangan di Provinsi Maluku

Oleh

SMAK 05

Hapsari Widayani (23211213)

J. Asfirotun (27211827)

Siti Iqlima Zeinia (27211808)

Pendahuluan

 A.      Latar Belakang

Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia bagian Timur yang mengalami perlambatan kemajuan. Maluku di bagi menjadi 2 provinsi yakni Maluku Utara dan Maluku. Dua provinsi ini sama – sama mengalami perlambatan kemajuan. Maluku merupakan daerah yang punya potensi besar untuk maju dan berkembang. Hal itu terhambat karena daerah Maluku agak sulit di jangkau dan biaya transportasi untuk menuju kesana terbilang tidak murah. Maka dari itu banyak hal yang membuat Maluku mengalami hambatan untuk maju dan berkembang.

Salah satu hal yang mendasari hambatan untuk maju di daerah provinsi Maluku adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Minimnya fasilitas di Maluku membuat banyak diantara mereka yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak terutama bagi kalangan yang menghuni pedalaman Maluku. Selain itu ras juga salah satu penghambat kemajuan di Maluku. Banyak diantara mereka yang masih menganut kepercayaan bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk menerima kemajuan karena akan memisahkan dunia mereka dengan nenek moyang mereka. Hal – hal demikian yang seharusnya dibenahi dan diperbaiki oleh pemerintah.

PEMBAHASAN

A.      Fakta Kemiskinan di Maluku

Secara makro ekonomi, kondisi perekonomian Maluku cenderung membaik setiap tahun. Salah satu indikatornya antara lain, adanya peningkatan nilai PDRB. Pada tahun 2003 PDRB Provinsi Maluku mencapai 3,7 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi 4,05 triliun tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 mencapai 4,05 persen dan meningkat menjadi 5,06 persen pada 2005. Walaupun dikatakan setiap tahun membaik, Maluku masih menjadi provinsi miskin bila dibanding dengan provinsi lainnya.

Dari media lokal dalam beberapa tahun terakhir mengikuti histori arah perkembangan grafik kemiskinan di Maluku. Angkanya bergerak mulai tahun 2004 dari 49% menuju 51,19%. Dalam rapat koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat pertengahan September 2005 terkuak angka kemiskinan Maluku 59,15%. Dari Seminar Membangun Komitmen dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku di Ambon, 28 Juli 2006, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Maluku Hanni Ohorella menyebutkan angka kemiskinan di Maluku mencapai 61 %. Angka tersebut sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku saat itu.

Di harian Kompas (15/2/2007), Gubernur Maluku berbicara tentang angka kemiskinan di Maluku sebesar 59,15 % dan program pengentasannya disiapkan dana sebesar Rp 164 milyar. Sementara itu di harian yang sama seminggu sebelumnya, Kompas (7/2/2007), diberitakan bahwa Tammat R Talaohu, Manajer Penelitian dan Pengembangan Lingkar Studi untuk Demokrasi Lokal (Indec), Selasa (6/2), mengatakan, jumlah penduduk miskin di Maluku pada tahun 2004 tercatat 40,6 persen (518.462 jiwa). Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin itu meningkat menjadi 59,6 persen dan pada tahun 2006 menjadi 61 persen (793.000 jiwa).

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Maluku pada bulan Maret 2012 sebesar 350.230 orang (21,78 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 360.320 orang (23 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 10.090 orang.

Selama periode Maret 2011—Maret 2012, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 8.960 orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 1.130 orang. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 28,88 persen dibandingkan dengan daerah perkotaan mencapai 9,78 persen. 

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2012, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 76,79 persen.

Pada periode Maret 2011—Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

B.      Faktor Penyebab Kemiskinan di Maluku 

Penyebab kemiskinan di Maluku antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti faktor pendidikan, ekonomi, politik, sosial. Adapun faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

v Ekonomi 

Perekonomian merupakan kunci utama dalam pembangunan sebuah provinsi. Maju atau tidaknya suatu provinsi di liat dengan pertumbuhan perekonomiaannya. Bila perekonomiannya sehat maka akan menyebabkan provinsi tersebut maju dengan pesat namun bila sebaliknya yang terjadi maka akan menimbulkan tertinggalnya provinsi tersebut. 

Tabel Data Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi Maluku masih tinggi baik di Maluku Utara maupun di provinsi Maluku itu sendiri. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi yaitu sebagai berikut :

§  Pendapatan Perkapita yang Rendah

Pendapatan perkapita yang rendah merupakan pengaruh utama terjadinya kemiskinan. Pendapatan perkapita rendah disebabkan karena tingkat kemakmuran di Maluku sangatlah minim. Ini disebabkan oleh minimnya lahan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang layak. Tidak sedikit masyarakat di Maluku yang tidak mengenal pendidikan. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. 

§  Tingkat Pengangguran yang Tinggi

Tingkat pengangguran yang tinggi juga merupakan salah satu kendala bagi Maluku untuk maju di bidang ekonomi. Pengangguran banyak di jumpai di Maluku karena lahan pekerjaan tidaklah sebanding dengan usia produktif di Maluku. Walaupun ada bidang pekerjaannya terkadang SDM- nya tidak memenuhi persyaratan karena minimnya pendidikan. Itulah yang mempersulit masyarakat Maluku untuk hidup lebih maju. Banyak diantara mereka yang sama sekali tidak mengerti bahkan tidak mengenal istilah pendidikan dan itulah yang menjadikan mereka menganggur dan tidak produktif.

§  Biaya Hidup Mahal

Salah satu penyebab keterbelakangan hidup di Maluku adalah karena biaya hidup di Maluku mahal dan tidak disertai pendapatan yang setara. Hal ini terjadi karena bahan pokok makanan sulit di dapat di Maluku dan kalaupun ada harganya mahal dan sulit untuk di jangkau. Oleh sebab itu penggalakan di bidang sektor pertanian wajib lebih di perbanyak karena selain untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari, sektor pertanian juga dapat menghasilkan tambahan untuk pendapatan masyarakat Maluku. Dan hal ini pasti akan menambahkan kesejahteraan hidup masyarakat Maluku. 

§  Investasi Rendah

Tingkat pendapatan yang rendah mengiringi kesulitan ekonomi masyarakat Maluku. Kesulitan ekonomi itu lebih terasa lagi karena investasi yang rendah oleh masyarakat Maluku. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu terjadi lantaran pendapatan yang mereka terima tidak bisa dijadikan bahan investasi. Biasanya pendapatan mereka hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari – hari dan itu membuat mereka tidak berniat sama sekali untuk berinvestasi. Maka dari itu banyak diantara mereka yang selalu kekurangan uang dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari – hari.

v Politik 

Dunia politik tidak selalu erat kaitannya dengan dunia koalisi partai namun politik yang dimaksud dalam pembahasan disini adalah bagaimana masalah – masalah kompleks yang dihadapi masyrakat Maluku terutama mobilisasi umum dalam tata cara pengaksesan terhadap dunia luar. Teori mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Mereka sebagai makhluk sosial selalu dituntut untuk bekerja sama dalam bidang apa saja. Karena dengan bekerja sama diharapkan pencapaian dalam pemenuhan semua kebutuhan hidup sehari – hari tercapai. Namun kendati demikian banyak hal yang sulit dicapai untuk sosialisasi terutama untuk masyarakat Maluku  tersebut yaitu salah satunya adalah susahnya keterjangkauan dunia luar dengan masyarakat Maluku akibat jarak dan susahnya akses menuju pedalaman di Maluku. Banyak diantara turis asing yang ingin berwisata mengurungkan niatnya karena relative jarak yang mereka tempuh jauh dan itu membuat masyarakat Maluku kehilangan pendapatannya dari sector pariwisata.

Selain karena jarak masalah politik lainnya adalah masalah birokrasi pemerintahan. Banyak diantara pejabat di Maluku tidak transparan. Mereka banyak melakukan tindak KKN dan itu sangat merugikan masyrakat Maluku karena masyrakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Dan pelayanan pemerintahan di Maluku juga masih sangat minim. Mereka akan melayani masyrakat yang punya uang sedangkan masyarakat kecil selalu di anak tirikan. Hal itulah yang selalu menjadi momok berat bagi masyarakat Maluku untuk merasakan pendidikan gratis yang layak, kesehatan yang layak dan juga bahan makanan pokok gratis yang layak konsumsi. Bila hal ini terus menerus dibiarkan maka keterpurukan dan kemiskinan di Maluku akan terus terjadi.

v  Sosial 

Dalam bidang sosial di Maluku banyak hal yang masih harus diperbaiki strukturnya. Banyak permasalahan social yang masih sering bermasalah salah satunya adalah masalah kesejahteraan masyarakat Maluku. Kesejahteraan masyarakat Maluku masih minim dan jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat Maluku masih dibawah rata – rata dan membuat daya beli masyarakat Maluku masih belum maksimal. Banyak hal yang membuat kesejahteraan masyarakat Maluku masih jauh dari kata layak salah satunya adalah masalah pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pendidikan 12 tahun jarang di dapatkan oleh masyarakat Maluku. Hal ini disebabkan mereka masih menanggap remeh arti penting dari sebuah pendidikan. Mereka hanya mengikuti pendidikan selama 6 tahun setelah itu tidak pernah mendapatkan pendidikan lagi. Pendidikan yang mereka dapat secara cuma – cuma itu tidak mereka gunakan dalam kehidupan sehari – hari dank arena sebab itulah banyak diantara mereka masih hidup secara kekuranga 

Selain pendidikan, kesehatan juga masih jadi momok terhadap berlangsungnya hidup masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku masih sangat jauh dari kata sehat karena mereka tidak mementingkan kesehatan mereka maka diantara mereka tidak semuanya sehat. Kesehatan merupakan hal terpenting dalam kelangsungan hidup karena kalau tidak memiliki raga yang sehat itu akan menganggu pekerjaan. Oleh sebab itu disarankan kepada semua masyarakat baik di Maluku maupun diluar Maluku agar selalu menjaga kesehatannya dan selalu mementingkan kesehatan. 

A.      PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Dilihat  dari  kegagalan  program  penanggulangan  kemiskinan  selama  ini,  strategi  dan  kebijakan alternatif  yang  berpihak  kepada  rakyat  miskin,  menjadi  kebutuhan  mutlak menanggulangi kemiskinan. 

1.      Pertama,  memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  desa  untuk  memperolah layanan pendidikan  yang memadai,  secara  gratis  dan  cuma-cuma.  Pemerintah  perlu mengembangkan  sistem pendidikan  nasional  yang  berorientasi  keberpihakan  kepada  orang miskin  (pendidikan  untuk  orang miskin) Pendidikan yang ditawarkan di  Indonesia  saat  ini  sangat mahal dan biayanya  sulit dijangkau oleh orang-orang miskin. Karenanya, mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka, sebab  beban  biaya  pendidikan  yang  ada,  tidak  sebanding  dengan  kemampuan  keuangan  mereka. Masyarakat desa selalu mengatakan bahwa jangankan untuk menyekolahkan anak-anak, untuk makan sehari-hari saja, susahnya minta ampun.

2.      Kedua,  redistribusi  lahan  dan  modal  pertanian  yang  seimbang.  Ketimpangan  kepemilikan  lahan pertanian, memperlebar jurang kemiskinan antara masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sebagian besar tanah-tanah pertanian yang subur dimiliki oleh tengkulak lokal dan tuan tanah. Akbatnya, tanah-tanah pertanian yang ada,  tidak memberikan penghasilan yang cukup bagi orang-orang desa yang memiliki tanah dan modal pertanian yang terbatas. Sebagian besar tenaga dan fisik mereka dipergunakan untuk menjadi buruh di tanah-tanah pertanian milik tuan tanah dan tengkulak lokal.

3.      Ketiga,  mendorong  perkembangan  investasi  pertanian  dan  pertambangan  ke  daerah  pedesaan. Pembukaan  investasi  pertanian  dan  pertambangan  dapat  memberikan  kesempatan  kerja  kepada masyarakat desa. Dengan begitu, pendapatan mereka akan meningkat dan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan.

4.      Keempat, membuka  kesempatan  yang  luas  kepada masyarakat  desa  untuk memperoleh  kredit  usaha yang mudah. Sistem kredit  yang  ada  saat  ini, belum memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa dan sering salah sasaran. Karena itu, diperlukan kebijakan baru yang memberikan jaminan kredit usaha yang memadai bagi masyarakat desa. 

5.         Kelima,  memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan  masyarakat  desa.  Kebutuhan  sandang, pangan  dan  papan  perlu  dilakukan  melalui  sebuah  mekanisme  lumbung  desa  yang  memberikan kesempatan  yang  semua  kepada  masyarakat  desa,  memperoleh  sumber-sumber  kebutuhan  yang disediakan secara terorganisir.

6.         Keenam,  memperkenalkan  sistem  pertanian  modern  dengan  teknologi  baru  yang  memberikan kemudahan  bagi masyarakat  untuk menggali  sumber-sumber  pendapatan  yang memadai. Teknologi pertanian  diperbanyak  dan  diberikan  secara  cuma-cuma  kepada  petani  untuk  meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

7.         Ketujuh, memberikan  jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan  sistem  layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit-unit  layanan kesehatan kepada masyarakat desa  yang miskin terbelakang.

8.         Kedelapan,  memberikan  jaminan  asuransi  dan  jaminan  sosial  terhadap  masyarakat  desa.  Jaminan asuransi  dan  jaminan  sosial  dapat meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat miskin  dan memberikan semangat yang lebih berarti. Sistem asuransi dan jaminan sosial yang ada saat ini, diberlakukan secara diskriminatif,  hanya  terbatas  kepada  mereka  yang  memiliki  uang  saja.  Untuk  itu,  pemerintah berkewajiban memberikan jaminan asuransi yang memadai kepada masyarakat miskin.

9.         Kesembilan, memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan. Tatanan  pemerintahan  yang  ada  saat  ini,  memberikan  keleluasaan  bagi  terjadinya  praktek  korupsi dalam  seluruh  level  pemerintahan.  Perbaikan  tatanan  pemerintahan,  menjadi  kata  kunci  untuk membuat program penanggulangan kemiskinan benar-benar diperuntukan bagi masyarakat miskin.

10.        Kesepuluh,  mendorong  agenda  pembangunan  daerah  memprioritaskan  pemberantasan  kemiskinan sebagai  skala  prioritas  yang  utama,  mendorong  tekad  semua  pihak  untuk  mengakui  kegagalan penanggulangan  kemiskinan  selama  ini,  membangkitkan  kesadaran  kolektif  agar  memahami kemiskinan sebagai musuh bersama, dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam memberantaskan kemiskinan.

A.   Data – Data Provinsi Maluku

Inilah beberapa data yang berkaitan dengan provinsi Maluku :

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2007

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2008

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2009

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2010

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2011

Jumlah Kemiskinan Tingkat Keluarga/ Rumah Tangga

Tabel Perkembangan dan Pembangunan Wilayah Maluku

Tabel Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran

 di  Wilayah Maluku Tahun 2012

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Maluku

                                           Menurut Daerah, 2002-2012  

Gambar  Trend Kemiskinan di Maluku 2002—2012

E.    HASIL YANG TELAH DI CAPAI SAAT INI

Perekonomian Maluku selalu meningkat setiap tahunnya. Disana juga sedang dilakukan pembangunan dalam segala bidang. Namun, beberapa sumber memberitakan Maluku masih menjadi provinsi miskin di Indonesia. Beberapa artikel mengatakan bahwa penyebabnya adalah kurang kompetennya pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu Maluku masih mengalami kemiskinan.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Majid, banyak kemajuan yang terjadi pada bidang pendidikan di Maluku. Contohnya, sebelum adanya wajib belajar 12 tahun didaerah-daerah seperti Jakarta, Maluku sudah melakukan kebijakan tersebut.    

Lalu perkembangan di bidang kesehatan berbasis teknologi. Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia sudah menujukan banyak sekali kemajuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan telah dilaksanakannya Pengembangan jaringan komputer Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No. 837 Tahun 2007. yang mana semua Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia telah mendapat fasilitas tersebut. Selain itu pelatihan bagi tenaga operator (user) juga telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk pencapaian sasaran ke-14, dari 17 sasaran Departemen Kesehatan yang berbunyi “Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan yang Evidence Based di Seluruh Indonesia”. Maluku termasuk salah satu Provinsi yang memperoleh SIKNAS online tersebut.

Menurut sebuah artikel di Bisnis-kti.com, Maluku mengalami kenaikan ekonomi sebesar 9.68%. Hal ini dilihat peningkatan PDRB per kapita harga berlaku terus membaik dan kini mencapai menjadi Rp2.836.751 kondisi per triwulan ke-2 tahun 2012. Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia juga telah mengalami peningkatan hingga menjadi 71,42 pada tahun 2010.

Setelah melihat fakta-fakta mengenai pembangunan di Maluku, sekilas terlihat Maluku adalah provinsi miskin yang merupakan bagian terkecil dari Indonesia. Terlepas dari hal itu, sesungguhnya Maluku mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan masing-masing daerah disana.

Faktanya, kepulauan Indonesia bagian timur umumnya mengalami dampak benturan lempeng Pasifik, lempeng India-Australia dan lempeng Eurasia relatif lebih intensif yang menyebabkan wilayah ini menjadi salah satu yang sangat dinamis dengan berbagai jenis bahan tambang. Pulau Halmahera pada lengan bagian barat laut didominasi oleh batuan vulkanik kalsium-alkalin berumur kwarter yang terdiri dari lava breksi dan tufa andesitik-basaltik dikenal dengan formasi Kayasa dan Togawa. Sedangkan pada lengan bagian selatan didominasi oleh batuan sedimen dan batuan vulkanik menengah berumur tersier. Sebagian besar daerah yang sedang berkembang setelah pasca konflik horizontal tahun 1999, membuktikan bahwa sesungguhnya membawah dampak positif yang global contonya Kota Ternate, kota yang kecil tapi menyimpan segudang potensi yang belum digarap secara optimal baik bahan yang bisa diperbaharui dan bahan barang tambang yang tidak dapat diperbaharui.

Ditambah lagi dari aspek pariwisata. Sejak dahulu, Maluku diakui telah memiliki daya tarik alam selain daripada rempah-rempahnya. Terdiri dari ratusan kepulauan membuat Maluku memiliki keunikan panorama disetiap pulaunya dan mengundang banyak turis asing datang untuk mengunjungi bahkan menetap di kepulauan ini. Selain objek wisata alam, beberapa peninggalan zaman kolonial juga merupakan daya tarik tersendiri karena masih dapat terpelihara dengan baik hingga sekarang. Bahkan dibeberapa daerah,pariwisatanya sudah terkenal sampai ke mancanegara. Beberapa dari objek wisata terkenal di Maluku antara lain:

•          Pantai Natsepa, Ambon
•          Pintu Kota, Ambon
•          Benteng Duurstede, Saparua

Setelah membaca, mengetahui, dan memahami kondisi Maluku yang sesungguhnya, siapapun akan tahu betapa berpotensinya Maluku untuk menjadi provinsi yang kaya. Hanya saja dibutuhkan tenaga ahli yang mampu mengubah Maluku menjadi provinsi yang maju dan berkembang.

Sources :

·         http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=1

·         http://kpdt.bps.go.id/index.php?Ekonomi/tabel1

·         http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32341/4/Chapter%20II.pdf

·   http://www.scribd.com/doc/30559974/Analisis-faktor-faktor-penyebab-kemiskinan-Suatu-pendekatan-kuantitatif-Puguh-Bodro-IRAWAN-01-05-2005

·         http://marhein.wordpress.com/

·         http://putrawanchi71.blogspot.com/2012/05/pendidikan-di-maluku-diharapkan.html

tugas teori ekonomi

Keterkaitan Antara Korupsi dengan

 Keamanan Umum dan Ketertiban Hukum

 

                                    Oleh

SMAK 05

Hapsari Widayani (23211213)

J. Asfirotun (27211827)

Siti Iqlima Zeinia (26211808)

Dewasa ini korupsi merupakan salah satu permasalahan yang komplek dan sulit untuk diberantas terutama di wilayah Negara Indonesia. Di Negara Indonesia, korupsi sudah sangat mendarah daging dan seolah – olah tidak dapat di tinggalkan oleh masyarakat Indonesia.  Korupsi juga sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia terutama pejabat daerah di Indonesia. Sebelum kita membahas dampak – dampak yang signifikan akibat korupsi sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa yang di maksud dengan korupsi dan perkembangannya di Indonesia.

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “corruption” atau “coruptus” yang berarti kerusakan atau kebobobrokan. Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, kejahatan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau menfitnah, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang penerima uang sogok dan sebagainya. Korupsi sangat erat kaitannya dengan nepotisme, kolusi, pemerasan, dan penggelapan. Adapun dampak yang terjadi bila terdapat korupsi dalam segala aspek kehidupan yaitu :

1.      Demokrasi

Dalam bidang demokrasi korupsi menghambat demokrasi yang bersih. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintah yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di bidang legislative mengurangi akuntanbilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan, korupsi di system pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan public menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyrakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat dan dinaikkan bukan karena sebuah prestasi melainkan karena adanya campur tangan sebuah kepentingan yng berdampak pada korupsi.

2.      Kenyamanan Pribadi

Dalam kehidupan sehari – hari seseorang pasti sangat menginginkan bila kehidupannya nyaman, tentram, dan damai. Hal itu dapat terganggu bila terkontaminasi dengan sebuah korupsi karena bila terjadi sebuah tindak korupsi maka akan dipastikan kehidupan pelaku korupsi menjadi tidak nyaman atau terganggu. Ini disebabkan karena pelaku korupsi selalu merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki dan selalu berusaha untuk mengambil kesempatan lainnya agar dia bisa bertindak (melakukan) korupsi lagi. Selain itu rasa was – was dan tidak nyaman juga di rasakan oleh pelaku korupsi karena mereka merasa bahwa ada orang lain yang berusaha untuk menjatuhkan mereka dan bahkan ada yang berusaha untuk memasukkan mereka ke penjara. Inilah yang seharusnya dihindari karena tidak ada segi positifnya bila melakukan tindak korupsi. Selain merugikan masyarakat sekitar, tindak korupsi juga merugikan keluarga dan diri sendiri.

3.      Keamanan Umum

Tindak korupsi juga dapat mengakibatkan terganggunya keamanan umum. Hal itu terjadi karena bila korupsi sudah menguasai sebagian perekonomian maka dipastikan orang – orang yang tidak melakukan korupsi (orang yang bersih) akan di rugikan baik dalam segi materi dan moril. Mereka akan merasa terganggu dengan pelaku korupsi karena selalu saja dikelilingi dan di bujuk untuk melakukan tindakan korupsi. Keamanan umum lainnya akan terganggu jika korupsi banyak terjadi dan itu merugikan masyarakat kecil. Mereka akan semakin terpuruk kehidupannya karena hasil jernih payah mereka akan semakin berkurang dan kesejahteraan mereka juga semakin sulit karena semuanya di korupsi oleh para pejabat Negara. Bila kondisi ini terus menerus terjadi maka akan terjadi perampasan (copet) yang banyak, pemerasan, dan juga tindak criminal lainnya. Dan dipastikan keamanan umum sangat terganggu dan rawan tindak kriminal.

4.      Ekonomi

Korupsi sangat erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Mengapa hal itu bisa terjadi karena korupsi adalah perampasan hak masyarakat kecil. Hak yang mereka rampas adalah harta benda mereka yaitu yang berhubungan dengan perekonomian. Yang dimaksud dengan aspek ekonomi yaitu uang yang mereka miliki. Uang mereka semuanya di ambil begitu saja, hal itu akan membuat mereka menjadi tambah miskin dan kesejahteraan mereka akan menjadi tidak terpenuhi dengan baik. Bila terus terjadi maka akan dipastikan akan keterbelakangan kesejahteraan hidup dan itu bisa menjadi hambatan bagi Negara karena mereka tidak akan bisa memaksimalkan perekonomian. Dan kalau itu terjadi maka akan terjadi keterpurukan kondisi ekonomi Negara dan berdampak pada pendapatan perkapita Negara tersebut. Oleh sebab itu hal ini di cegah dengan cara menggalakkan anti korupsi dan menghukum pelaku tindak korupsi agar mereka sadar dan jera telah melakukan tindak korupsi tersebut.

5.      Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kehidupan sehari – hari dari sebuah Negara sangat erat sekali dengan sebuah pembanguanan sarana dan prasarana. Banyak sarana dan prasarana umum yang harus dibuat oleh pemerintah karena menyangkut kenyamanan dan kesejahteraan rakyat. Dengan banyaknya sarana umum yang dibangun maka di inginkan agar roda pemerintahan akan berjalan dengan lancar dan bila itu terjadi maka akan menambah pendapatan Negara serta menambah kemakmuran masyarakatnya. Namun bila pembangunan itu diisi dengan tindak korupsi maka akanb berbahaya sekali. Mengapa berbahaya? Tindak korupsi ini pasti akan memporakporandakan pembangunan sarana dan prasarana tersebut. Pembangunan tersebut akan rusak dan terkontaminasi dengan hal – hal yang buruk. Serta pembangunan itu bisa terbengkalai begitu saja padahal pembangunan itu dibuat agar roda perekonomian menjadi jalan. Tetapi kalau sudah di dominasi dengan korupsi maka dipastikan pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan akan merusak roda perekonomian suatu Negara.

6.      Pendidikan

Suatu bangsa atau suatu Negara akan tercermin dari pendidikan warga negaranya. Bila warganya memiliki pendidikan yang tinggi maka akan memacu roda perekonomian suatu Negara menjadi baik dan sejahtera. Namun sebaliknya bila pendidikan yang mereka dapat tidak bagus atau tidak tinggi maka akan menimbulkan bermacam- macam permasalahan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Tercerminnya pendidikan merupakan hal yang wajar karena pendidikan itu sangat penting dan merupakan hal pokok yang wajib di penuhi agar bangsa suatu Negara bisa cerdas dalam melakukan hal apapun.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memenuhi prosedur dan mengikuti semua prosedur dari pemerintah secara transparan(terbuka). Akan tetapi beberapa waktu belakangan ini menjadi tidak transparan karena banyak faktor salah satunya adalah karena tindak korupsi. Tindak korupsi telah merusak pilar – pilar pendidikan yang penting. Semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah dirusak dengan “KORUPSI”. Apa yang telah korupsi lakukan dengan pendidikan. Ternyata hal yang dirusak dari pendidikan tersebut itu adalah para pendidik mulai tidak jujur melakukan tugasnya dan akan mengajarkan bila dapat pemasukan dari orang tua murid. Padahal tugas pengajar adalah mencerdaskan bangsanya. Contoh lainnya adalah ketika seorang murid tidak dapat masuk ke sekolah menengah pertama (SMP) karena tidak memiliki cukup nilai dan orang tua murid tersebut melakukan hal yang tidak baik yaitu melakukan penyogokkan ke pihak sekolah tersebut. Dan pihak sekolah menerima sogokkan tersebut. Itu merupakan salah satu tindak korupsi karena baik pihak sekolah maupun orang tua murid telah melakukan tindakan yang amat tercela dan memberikan dampak yang tidak baik.

Bila pendidikan terus terkontaminasi oleh korupsi maka tidak akan dipungkiri akan membuat pendidikan menjadi bobrok dan kualitas pendidikannya tidak baik. Dan bila semua hal itu terjadi maka akan dipastikan bibit – bibit yang dihasilkan dari para pendidik tersebut akan memiliki kualitas yang sangat rendah baik moral dan akademiknya.

7.      Kesehatan

Kesehatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat karena bila tubuh kita sehat terdapat jiwa yang kuat dan kita bisa melakukan hal apapun yang kita inginkan. Bila dalam masyarakat terdapat fasilitas kesehatan yang memadai maka akan membantu roda perekonomian agar berjalan dengan lancar. Karena bila masyarakatnya sehat maka apapun yang ingin di kerjakan akan tercapai dan bisa mendapatkan penghasilan sesuai dengan pekerjaannya masing – masing. Namun fasilitas kesehatan itu tidak dapat di nikmati oleh kalangan bawah karena tidak diberikan secara cuma – cuma. Sebagai contohnya adalah di rumah sakit umum daerah yang seharusnya melayani kaum tidak punya selalu mementingkan pembayaran terlebih dahulu daripada pengobatannya. Bila ada masyarakat kecil yang sakit, rumah sakit pasti memberikan pengobatan bila telah membayar terlebih dahulu. Hal ini amat miris diliatnya karena bagaimanapun fasilitas umum seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam bidang kesehatan adalah pejabat pemerintahan yang berurusan dengan dunia kesehatan melakukan kecurangan dengan cara mengambil biaya pengobatan atau mengambil biaya saat dilakukan perbaikan gedung kesehatan. Pada saat itulah mereka mencuri kesempatan untuk memperkaya diri dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Disaat itulah semua fasilitas umum menjadi mahal karena fasilitas yang mereka gunakan didapat dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu seharusnya tindak pidana korupsi harus di hilangkan sampai ke akar – akarnya.

8.      Ketertiban Hukum

Tindak pidana korupsi sudah mendarah daging dan tidak bisa di pisahkan dengan masyarakat umum. Salah satunya akibatnya adalah terganggunya ketertiban hukum. Ini terjadi karena hukum yang berlaku pada pelaku korupsi sangatlah tidak berfungsi dengan baik. Banyak pelaku korupsi yang dihukum sangat ringan dan tidak membuat jera. Hal itu terjadi karena hakim yang mempidana mereka mendapatkan uang pelican dari pelaku korupsi. Para pelaku korupsi dapat seenaknya saja meninggalkan lapas tempat mereka ditahan dengan membayar uang pelican agar mereka bisa pergi berlibur dengan leluasa. Seharusnya hal ini tidak terjadi karena ini merupakan tindakan yang curang. Mereka pelaku korupsi dibuat jera dengan di hukum dengan tuntutan yang lama dan kalau bisa di hukum mati saja karena sudah sangat merugikan sekali tindakan itu.selain itu tipikor harusnya berperan aktif untuk menindak pelaku korupsi dan bersikap bersih agar para pelaku merasa jera dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama.